Rumah Pembelajar: 2023

Jumat, 22 Desember 2023

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG

PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/ SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/ SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB) atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

3. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

4. Tatap Muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum.

5. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai Guru atau Kepala Sekolah.

6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 2

(1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.

(2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.

(3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

(1) Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bagi Guru mencakup kegiatan pokok:

a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;

b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;

c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;

d. membimbing dan melatih peserta didik; dan

e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.

(2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 4

(1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/ pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan;

b. pengkajian program tahunan dan semester; dan

c. pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.

(2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).

(3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.

(4) Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.

(5) Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

(6) Membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.

(7) Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

a. wakil kepala satuan pendidikan;

b. ketua program keahlian satuan pendidikan;

c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;

d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ teaching factory satuan pendidikan;

e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau

f. tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.

(8) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

Pasal 5

(1) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf d diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 (tiga) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf e diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru pendidikan khusus untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 6

(1) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (7) huruf f meliputi:

a. wali kelas;

b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);

c. pembina ekstrakurikuler;

d. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK;

e. Guru piket;

f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);

g. penilai kinerja Guru;

h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau

i. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

(2) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

(3) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dihitung sebagai pemenuhan jam Tatap Muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran.

(5) Pelaksanaan 2 (dua) atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per tahun.

(6) Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 (delapan belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 (empat) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi pada satuan administrasi pangkalnya.

(8) Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 7

(1) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf e juga dapat melaksanakan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Pelaksanaan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) namun diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 8

(1) Kepala Sekolah menetapkan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

(2) Penetapan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Apabila setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat Guru yang tidak dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) atau terdapat kekurangan guru, maka Kepala Sekolah wajib melaporkan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dinas yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas:

a. manajerial;

b. pengembangan kewirausahaan; dan

c. supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

(2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Rincian ekuvalensi beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu.

Pasal 10

(1) Beban Kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Rincian ekuvalensi beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah.

(2) Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Guru dapat diberi tugas kedinasan/penugasan terkait tugas dan kewenangannya di bidang pendidikan oleh Dinas, Kepala Sekolah, atau yayasan.

(2) Tugas kedinasan/penugasan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 13

(1) Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dikecualikan bagi:

a. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum;

b. Guru pendidikan khusus;

c. Guru pendidikan layanan khusus; dan

d. Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

(2) Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit terhadap 5 (lima) rombongan belajar per tahun dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 (lima) rombongan belajar.

Pasal 14

Ketentuan beban kerja bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 683

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

RINCIAN TUGAS TAMBAHAN LAIN GURU DAN EKUIVALENSINYA

1. Wali Kelas

Tugas:

a. mengelola kelas yang menjadi tanggungjawabnya;

b. berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik;

c. menyelenggarakan administrasi kelas

d. menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik;

e. membuat catatan khusus tentang peserta didik;

f. mencatat mutasi peserta didik;

g. mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar;

Jumlah: 1 (satu) Guru/kelas/tahun

Bukti Fisik:

a. surat tugas sebagai wali kelas dari Kepala Sekolah;

b. program dan jadwal kegiatan wali kelas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

c. laporan hasil kegiatan wali kelas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

Ekuivalensi Beban Kerja per Minggu: 2 jam Tatap Muka

2. Pembina Ekstrakurikuler

Tugas:

a. menyusun program pembinaan ekstrakurikuler tertentu;

b. melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu;

c. melatih langsung peserta didik;

d. mengevaluasi program

ekstrakurikuler;

e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan ekstrakurikuler;

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu.

Jumlah:

1 (satu) Guru/ ekstrakurikuler/1 (satu)kegiatan/minggu (paling sedikit 20 orang peserta didik)

Bukti Fisik:

a. Surat Keputusan (SK) sebagai pembina ekstrakurikuler tertentu dari Kepala Sekolah;

b. program dan jadwal kegiatanpembinaan ekstrakurikuler yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

c. laporan hasil kegiatan pembinaan ekstrakurikuler tertentu yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

Ekuivalensi Beban Kerja per Minggu: 2 jam Tatap Muka

3. Guru Piket

Tugas

a. meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan (9K);

b. menerima dan mendata tamu sekolah;

c. mengoordinasikan Guru pengganti bagi kelas yang Gurunya berhalangan hadir;

d. mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada Kepala Sekolah;

e. melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas Guru piket;

f. membuat laporan hasil piket per tugas.

Jumlah: 1 (satu) Guru/hari/minggu

Bukti Fisik:

a. surat tugas per semester sebagai Guru piket dari Kepala Sekolah;

b. program dan jadwal piket yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

c. laporan hasil piket per tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

Ekuivalensi Beban: 1 jam Tatap Muka

4. Penilai Kinerja Guru

Tugas:

a. menyusun rencana program PK Guru dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK Guru;

b. melaksanakan kegiatan PK Guru sejumlah 5 (lima) - 10 (sepuluh) orang Guru sesuai program;

c. menginput hasil penilaian kinerja Guru ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen PKG;

d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Guru.

Jumlah: 1 (satu) Guru/sekolah/ 5 (lima) - 10 (sepuluh) orang Guru

Bukti Fisik:

a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPL) untuk menjadi penilai kinerja Guru;

b. SK sebagai tim penilai dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh dinas;

c. program dan jadwal pelaksanaan penilaian yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

d. laporan pelaksanaan penilaian yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

Ekuivalensi Beban: 2 jam Tatap Muka

Senin, 13 November 2023

Merubah Satuan Debit

Contoh soal

1. 60 m³/menit = .... liter/detik
   Jawab:
   1 m³ = 1.000 dm³ = 1.000 liter
   1 menit = 60 detik
   maka 60 m³/menit = .... liter/detik
   60 m³ = 60 x 1.000   liter

menit 60 detik

= 1000 liter / detik

2. 0,56 hm³/detik = ... dam³/detik

Jawab:

1 hm³ = 1.000 dam³

maka

0,56 hm³/detik = 0,56 x 1000 dam³/detik

= 560 dam³/detik

3. 12 liter/detik = ... ml / menit

Jawab:

12 liter = 12 x 1.000 = 12.000 x 60 = 720.000 ml / menit

detik 1/60

Senin, 06 November 2023

Panduan Operasional Model Kompetensi Guru Tahun 2023

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) telah berhasil mengeluarkan berbagai inovasi kebijakan yang diharapkan dapat mengakselerasi transformasi pendidikan. Upaya itu tercermin dalam beberapa kebijakan prioritas, seperti Merdeka Belajar, Pendidikan Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk menyediakan Platform Merdeka Mengajar sebagai strategi peningkatan kompetensi guru yang mendorong transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak telah menyusun berbagai regulasi dan pedoman teknis bagi guru dan tenaga kependidikan, diantaranya Model Kompetensi Guru yang dikembangkan dengan mengacu pada standar kompetensi guru di negara lain sehingga kedepannya guru-guru Indonesia dapat memiliki kompetensi yang kompetitif secara global.

Panduan Operasional Model Kompetensi Guru disusun sebagai dokumen operasional yang berisi deskripsi fokus area dari masing-masing indikator kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru. Kita akan lihat di bawah ini.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya buku Panduan Operasional Model Kompetensi Guru ini.

Harapan kami, panduan operasional ini mampu menjawab kebutuhan akan adanya alat bantu yang rinci dan terukur dari setiap indikator kompetensi sehingga dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh Guru dan pemangku kebijakan. Selain itu, dengan diterbitkannya panduan ini, diharapkan dapat semakin memotivasi para Guru untuk terus mengembangkan kemampuannya dan menjadi pendidik yang paripurna dan pembelajar sepanjang hayat.

Panduan operasional ini juga dapat digunakan oleh Kepala Sekolah dan pemangku kebijakan lainnya dalam rangka pembinaan, pengembangan kompetensi, serta peningkatan mutu dan kinerja guru pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini. Bergerak bersama semarakkan Merdeka Belajar!

Daftar Isi

Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

A. Pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tujuan Panduan Operasional Model Kompetensi Guru

B. Pengorganisasian Model Kompetensi Guru . . . . . . . . 7

Kompetensi . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Indikator dan Sub-Indikator Kompetensi . . . . . . . . 7

Level Kompetensi . . . . . . . . . . . . . . . 11

Level 1 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Paham 11

Level 2 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Dasar 11

Level 3 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Menengah 11

Level 4 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Mumpuni 11

Level 5 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Ahli 11

C. Kerangka Operasional Model Kompetensi Guru . . . . . . . . 12

1. Kompetensi Pedagogik . . . . . . . . . . . . 12

Indikator 1.1. Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik .

1.1.1. Pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit . . . . . . 12

1.1.2.Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

1.1.3. Rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran . 13

Indikator 1.2. Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik . . . 14

1.2.1. Desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran .

1.2.2. Desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik . . . . . . . . . . . 14

1.2.3 Pemilihan dan penggunaan Sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

1.2.4. Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik . . . . . . 15

1.2.5. Penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) secara adaptif dalam pembelajaran

Indikator 1.3. Asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik

1.3.1. Perancangan asesmen yang berpusat pada peserta didik . . . 16

1.3.2. Pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik . . . 16

1.3.3. Umpan balik terhadap peserta didik mengenai pembelajarannya . 16

1.3.4. Penyusunan laporan capaian belajar peserta didik. . . . . . 17

1.3.5. Komunikasi laporan capaian belajar peserta didik . . . . . . 17

2. Kompetensi Kepribadian . . . . . . . . . . . . . 18

Indikator 2.1. Kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku

sesuai dengan kode etik guru . . . . . . . . . . . . . 18

2.1.1. Makna, tujuan, dan pandangan hidup guru berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa . . . . . . . 18

2.1.2. Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik . . 18

2.1.3. Penerapan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran . . . 19

Indikator 2.2. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi . . . . . 20

2.2.1 Refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. . . . 20

2.2.2. Cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik . . . . . . . . 20

2.2.3. Penerapan hasil pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik . . . . . . . . . . . . . 20

A. Pendahuluan

Satu dari sekian banyak cara mengukur kualitas Guru dilaksanakan melalui uji kompetensi. Hasil dari uji kompetensi digunakan untuk pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi dilakukan melalui proses mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi tingkat penguasaan pengetahuan/keterampilan melalui instrumen pemetaan kompetensi dengan menggunakan rujukan model kompetensi Guru yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru, sebagai pemutakhiran atas Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/GT/2020 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru.

Hasil dari pemetaan kompetensi dapat menjadi acuan bagi Guru untuk merefleksikan, merencanakan, dan melakukan pengembangan diri, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta pengembangan karier. Bagi pemangku kebijakan dan berbagai pihak yang berkepentingan, hasil pemetaan kompetensi digunakan untuk menyusun strategi kebijakan dan atau memperluas akses dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi guru.

Penyusunan Model Kompetensi Guru ini menggunakan rujukan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mendefinisikan ‘kompetensi’ sebagai “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru atau Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” (Pasal 1 angka 10). Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, standar kompetensi memuat pengelompokan kompetensi dan uraian indikator masing-masing kompetensi.

Untuk memudahkan para Guru dan pemangku kebijakan dalam memahami Model Kompetensi Guru, Direktorat Jenderal GTK menerbitkan Panduan Operasional Model Kompetensi Guru yang menggambarkan kerangka kerja berisi indikator-indikator perilaku sesuai tingkat penguasaan setiap kompetensi yang dibutuhkan bagi Guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Tujuan Panduan Operasional Model Kompetensi Guru

Secara umum, panduan operasional ini bertujuan untuk:

1) Menjadi alat bantu bagi Guru dalam mengoperasikan kompetensi teknis dalam rangka menjalankan tugas profesinya; dan

2) Menjadi dokumen rujukan bagi Guru dalam merefleksikan, mengukur, dan mengevaluasi kompetensinya sebagai dasar merencanakan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Secara khusus, panduan operasional ini diperuntukkan bagi:

1) Instansi Pembina dalam merancang desain pengembangan kompetensi guru, pengembangan instrumen pemetaan kompetensi, termasuk pengembangan materi, dan instrumen pada Pendidikan Profesi Guru;

2) Kepala Sekolah dan pemangku kebijakan, sebagai tolok ukur dalam pengelolaan kinerja, perencanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan pengembangan karier; dan

3) Mitra pembangunan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang akan berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru.

B. Pengorganisasian Model Kompetensi Guru

Model Kompetensi Guru terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, yaitu kompetensi, indikator, sub-indikator, dan level kompetensi. Komponenkomponen ini dapat disusun dan diorganisasikan sebagai berikut:

Kompetensi

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi Guru terdiri atas:

1. Kompetensi pedagogik, yakni kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran;

2. Kompetensi kepribadian, yakni kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kemampuan kepribadian tersebut dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik;

3. Kompetensi sosial, yakni kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri; dan

4. Kompetensi profesional, yakni Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan penguasaan materi tersebut untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Indikator dan Sub-Indikator Kompetensi

Indikator kompetensi merupakan perilaku kunci yang esensial dalam sebuah kompetensi. Sementara sub-indikator kompetensi merupakan deskripsi operasional dari tiap-tiap fokus area dalam indikator kompetensi guru yang menunjukkan ketercapaian suatu indikator.

Masing-masing kompetensi memuat tiga indikator kompetensi yang mengikuti urutan penomoran setiap kompetensi. Selanjutnya, setiap indikator kompetensi terdiri atas beberapa sub-indikator yang mengacu pada penomoran setiap lingkup indikator kompetensi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Kompetensi	Indikator Kompetensi	Sub-Indikator Kompetensi
1. Pedagogik	1.1. Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik	1.1.1. Pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit
		1.1.2. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
		1.1.3. Rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran
	1.2. Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik	1.2.1. Desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran
		1.2.2. Desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik
		1.2.3. Pemilihan dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
		1.2.4. Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik
		1.2.5. Penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) secara adaptif dalam pembelajaran
	1.3. Asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik	1.3.1. Perancangan asesmen yang berpusat pada peserta didik
		1.3.2. Pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik
		1.3.3. Umpan balik terhadap peserta didik mengenai pembelajarannya
		1.3.4. Penyusunan laporan capaian belajar peserta didik
		1.3.5. Komunikasi laporan capaian belajar peserta didik
2. Kepribadian	2.1. Kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru	2.1.1. Makna, tujuan, dan pandangan hidup guru berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
		2.1.2. Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik
		2.1.3. Penerapan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran
	2.2. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi	2.2.1 Refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik
	2.2. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi	2.2.2. Cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
		2.2.3. Penerapan hasil pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik
	2.3. Orientasi berpusat pada peserta didik	2.3.1. Interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik
		2.3.2. Respek terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai guru
		2.3.3. Kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok
3. Sosial	3.1. Kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran	3.1.1. Komunikasi efektif dengan warga sekolah yang mengarah pada peningkatan pembelajaran

		3.1.2. Pengorganisasian tugas-tugas bersama rekan sejawat untuk peningkatan pembelajaran
		3.1.3. Inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran
	3.2. Keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran	3.2.1. Pendampingan orang tua/wali dalam mendukung pembelajaran di rumah yang berpusat pada peserta didik
		3.2.2.Pelibatan pengetahuan, keahlian, dan perspektif orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
	3.3. Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran	3.3.1. Berpartisipasi pada beragam peran untuk pemecahan masalah pembelajaran dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas.
		3.3.2. Berbagi praktik baik dan karya untuk peningkatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam organisasi dan jejaring yang lebih luas.
4. Profesional	4.1. Pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya	4.1.1. Struktur dan alur pengetahuan dari suatu bidang keilmuan yang relevan untuk pembelajaran.
		4.1.2. Identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
		4.1.3. Pengorganisasian pengetahuan konten yang relevan terhadap pembelajaran.
	4.2. Karakteristik dan cara belajar peserta didik	4.2.1. Tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar.
		4.2.2. Latar belakang sosial, budaya, agama dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik.
		4.2.3. Potensi, minat dan cara belajar peserta didik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik.
		4.2.4. Karakteristik dan cara belajar peserta didik penyandang disabilitas
		4.2.5. Keragaman kebutuhan belajar peserta didik untuk pembelajaran yang inklusif.
	4.3. Kurikulum dan cara menggunakannya	4.3.1. Penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
		4.3.2. Penggunaan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta
		didik
		4.3.3. Penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
		4.3.4. Penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi peserta didik

Level Kompetensi

Level kompetensi merepresentasikan tingkat penguasaan kompetensi pada setiap sub-indikator untuk masing-masing indikator kompetensi yang melingkupi setiap kompetensi teknis guru. Level yang dimaksud terdiri atas lima tingkat taksonomi. Penjelasan mengenai tingkat penguasaan kompetensi, mulai dari level terendah sampai dengan tertinggi, adalah sebagai berikut:

Level 1 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Paham

Pemaknaan level penguasaaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan Guru memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik dalam mengelola pembelajaran, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Level 2 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Dasar

Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan Guru menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik dalam mengelola pembelajaran, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Level 3 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Menengah

Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan Guru mengevaluasi dan merancang perbaikan terhadap pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik dalam mengelola pembelajaran, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Level 4 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Mumpuni

Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan Guru berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan guru-guru lainnya untuk mengembangkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik dalam mengelola pembelajaran, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Level 5 - Tingkat Penguasaan Kompetensi Ahli

Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan Guru membimbing guru lain dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik dalam mengelola pembelajaran, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Uraian lengkap tingkat penguasaan kompetensi pada setiap sub-indikator dijabarkan dalam Kerangka Operasional Model Kompetensi Guru pada bagian selanjutnya.

C. Kerangka Operasional Model Kompetensi Guru

Berdasarkan pengorganisasian kompetensi, indikator, sub-indikator, dan level kompetensi sebagaimana tercantum pada Tabel 1 di atas, berikut Kerangka Operasional Model Kompetensi Guru yang menggambarkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap, serta tingkat penguasaan kompetensi (Level 1 s.d. 5) yang harus dimiliki oleh seorang Guru dalam melaksanakan tugas profesinya.

1. Kompetensi Pedagogik

Kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Level 1

Memahami prinsip-prinsip pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik

Level 2

Mengaplikasikan strategi pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik

Level 3

Mengevaluasi dan merancang strategi pengelolaan kelas yang lebih efektif untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik

Level 4

Berkolaborasi serta berbagi teknik dan strategi pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan rekan sejawat

Level 5

Membimbing rekan sejawat dalam pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik

Indikator 1.1. Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Memahami penting dan manfaat lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik
Menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik
Mengevaluasi strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan merancang perbaikannya
Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik
Membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik

Sub-Indikator 1.1.1. Pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Memahami teknik dasar pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit
Mengaplikasikan teknik pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit
Mengevaluasi dan merancang strategi pengelolaan perilaku peserta didik yang lebih efektif yang sulit
Berkolaborasi dalam pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit dengan rekan sejawat
Membimbing rekan sejawat dalam mengelola perilaku peserta didik yang sulit

Sub-Indikator 1.1.2. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik

Indikator 1.1.3. Rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran