Kamis, 04 November 2021

AKG Tahun 2020

 

Landasan Peraturan

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Referensi untuk Semua)
  2. Permenpan RB No. 16/2009, Permenpan RB No. 21/2010-junto No. 14/2016 : Jabatan Guru dan AK (Referensi untuk Semua)
  3. Permendiknas No 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi
  4. GURU BK Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008
  5. KEPALA MADRASAH : PMA Nomor 2 Tahun 2012, PMA 58/2017 dan PMA 24/2018, Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007
  6. Pengawas : Permendiknas No 12/2007, Permenpan RB 21/2010, PMA No. 2/2012 junto No. 31/2013

Landasan Pelaksanaan AKG
A. FILOSOFI Hakekat sebuah profesi:
  1. Profesi guru merupakan profesi khusus, yang memerlukan persyaratan kompetensi yang khusus  pula.
  2. Kompetensi guru yang bersifat khusus itu memerlukan perlakuan (treatment) yang khusus pula, AKG merupakan salah satu cara untuk memberikan layanan pembinaan dan pengembangan profesi guru yang baik kepada guru.
  3. Penyandang profesi guru menerima penghargaan dan kesejahteraan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara kompetensi yang mereka miliki dengan penghargaan dan kesejahteraan yang diterimanya.

B. TEORITIK PEDAGOGIK
  1. AKG adalah penilaian kompetensi guru sebagai bahan penilaian kinerja guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
  2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru hanya dapat dilakukan secara efektif jika berbasis pada pemetaan kompetensi guru.
  3. AKG berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru (pedagogik dan profesional), sebagai dasar pelaksanaan PPKB (Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan).
  4. Membangun eksistensi dan martabat sebuah profesi guru berupa peningkatan mutu dan kualitas yang diperoleh melalui pengujian dan pengukuran secara periodik dan tersistem.

C. EMPIRIK SOSIAL
  1. Pembinaan dan pengembangan profesi guru tanpa didasari bukti-bukti empirik atas kompetensi guru, sehingga penyelenggaraan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk pelatihan guru tidak terarah.
  2. Beberapa studi membuktikan bahwa AKG berdampak positif pada perbaikan kinerja dan peningkatan profesionalisme guru.
  3. Kepercayaan masyarakat terhadap harkat dan martabat guru semakin tinggi, dihubungkan dengan kinerja guru dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.







Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4446 Tahun 2020

Contoh Laporan Hasil Asesmen Kompetensi Guru




















Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Kepala (AKK) dan Pengawas Madrasah (AKM)

 


Peraturan terkait

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2017 

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4446 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah

Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5581 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2021

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6520 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2021


Pelaksanaan

UKG Tahun 2019

AKG Tahun 2020

AKG Tahun 2021

AKG Tahun 2024

AKG Tahun 2021

 

Surat edaran mengenai Asesmen Kompetensi Guru dan Tendik AKGTK Kemenag Tahun 2021 telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.


Informasi Pelaksanaan Asesmen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag Nomor B-3786.1/Dt.I.II.KS.02/10/2021 tertanggal 27 Oktober 2021.

Format Supervisi PKG




1. Supervisi Ketatalaksanaan Guru Kelas.

2. Format Penilaian Kinerja Guru Bidang Administrasi

3. Format Supervisi Akademik Guru (Contoh 1)

4. Format Supervisi Akademik Guru (Contoh 2)

5. Format Supervisi Administrasi Pembelajaran

6. Format Catatan Kunjungan Supervisi Guru

7. Format Supervisi Administrasi Guru SD/MI Tahun 2019 (Guru Mapel)

8  Format Supervisi Administrasi Guru SD/MI Tahun 2019 (Guru Kelas) 

Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya

 

Berikut Peraturan tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya

2009

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, lihat di sini

2010

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/Pb/2010  Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, lihat di sini

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, lihat di sini

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru lihat di sini

2014

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, lihat di sini

Lihat Ringkasan Juknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya di sini.


Bahan Pendukung